Share

Menteri Rini Diminta Bereskan Polemik Pelabuhan Marunda

Feby Novalius , Okezone · Jum'at 19 Juli 2019 20:12 WIB
https: img.okezone.com content 2019 07 19 320 2081192 menteri-rini-diminta-bereskan-polemik-pelabuhan-marunda-OU2pZilhn9.jpg Pelabuhan (Okezone)
A A A

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Komisi VI meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno memastikan pembangunan Pelabuhan Marunda rampung tepat waktu. Hal tersebut perlu dilakukan supaya pembangunan tidak terganggu dengan adanya konflik internal pemegang saham antara PT Kawasan Berikat Nasional (Persero) dan PT Karya Citra Nusantara (KCN).

Asal tahu saja, Pelabuhan Marunda bisa menopang Pelabuhan Tanjung Priok yang memiliki pelayanan berbeda. Sebab, Pelabuhan Marunda melayani muatan curah seperti komoditas cair, batu bara dan lainnya. Sedangkan, kegiatan pelabuhan di Tanjung Priok konsentrasi terhadap kontainer.

 Baca juga: Pelabuhan Marunda Opsi Mengurai Kepadatan Tanjung Priok

Anggota Komisi VI DPR Inas Narsullah Zubir mengatakan, Kawasan Berikat Nasional (KBN) seharusnya menghormati perjanjian yang sudah disepakati sejak awal dengan PT Karya Tekhnik Utama (KTU) dalam membentuk anak perusahaan bernama PT Karya Citra Nusantara (KCN) untuk mengelola Pelabuhan Marunda.

 Pelabuhan

"Kalau tidak dihormati, nanti BUMN punya penilaian yang jelek dari investor, karena KTU sudah mengeluarkan biaya atau investasi, tiba-tiba sekarang mau diambil alih bisnisnya sama KBN," ujar Inas, Jakarta, Jumat (19/7/2019).

 Baca juga: Kirim Barang di Pelabuhan Lewat Online Pangkas Biaya Logistik 30%

Menurut Inas, tidak menghormati perjanjian dalam dunia bisnis, apalagi dilakukan oleh perusahaan pelat merah maka dapat berdampak buruk terhadap iklim investasi di Indonesia.

"KBN kalau begini jadi merusak apa yang disampaikan Presiden Jokowi dalam menggenjot investasi," tutur Inas.

 Baca juga: Pelabuhan Patimban Ditargetkan Beroperasi Pertengahan 2020

Dirinya pun mengimbau Menteri BUMN Rini Soemarno ikut turun tangan dalam penyelesaian konflik internal pemegang saham di perusahaan KCN, agar dapat segera selesai secara baik.

"Menteri BUMN juga harus turun tangan, jangan masalah ini mengganggu investasi di dalam negeri. Hormati perjanjiannya seperti apa," ujar Inas.

Follow Berita Okezone di Google News

Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menginginkan proses pembangunan Pelabuhan Marunda dapat terus berjalan guna menopang kegiatan kegiatan perekonomian di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

"Harapan saya tetap berjalan, supaya tidak ada stagnan," ujar Budi Karya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Budi menilai, keberadaan Pelabuhan Marunda dapat melayani bongkar-muat produk curah seperti batu bara dan komoditas cair. Ia pun menerangkan, Pelabuhan Marunda mampu mengurangi aktivitas di Tanjung Priok, yang dianggap sudah terlalu padat.

"Ini dapat mengurangi tekanan terhadap Tanjung Priok," ucapnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini