Fakta Menarik Jokowi Izin Ibu Kota Pindah ke Kalimantan, Nomor 3 Jadi Batu Sandungan : Okezone Economy

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan ibu kota negara bakal pindah ke Kalimantan dari Jakarta. Bahkan dirinya sudah menyampaikan izin kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI saat menyampaikan Pidato Kenegaraan.

Pemerintah membuat dua skema untuk pemindahan ibu kota negara, pertama dengan perkiranaan anggaran mencapai Rp466 triliun. Anggaran itu untuk kebutuhan lahan mencapai 40.000 hektare (ha) dan 1,5 juta jiwa terdiri dari seluruh aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja di kementerian dan lembaga (K/L), tingkat legislatif dan yudikatif, serta pelaku ekonomi dan anggota TNI dan Polri.

Kemudian, skema kedua dengan kebutuhan anggaran mencapai Rp322 triliun. Ini untuk kebutuhan lahan mencapai 30.000 ha dan ASN yang bekerja di tingkat K/L, tingkat legislatif dan yudikatif, serta pelaku ekonomi dan anggota TNI dan Polri yang bermigrasi sebanyak 870 jiwa.

Infografis Pemindahan Ibu Kota

Berikut sejumlah fakta terkait pemindahan ibu kota ke Kalimantan yang dirangkum Okezone.

1. Jokowi Minta Izin ke DPR Pindahkan Ibu Kota ke Kalimantan

Jokowi meminta izin kepada DPR RI dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan. Hal tersebut disampaikan dalam pidato kenegaraan di Gedung MPR-DPR RI, Jakarta.

Menurutnya, kesempatan ini dinilai tepat untuk meminta izin memindahkan ibu kota negara. Pasalnya seluruh pejabat dark mulai Eksekutif, Legislatif, hingga Yudikatif berkumpul semua pada hari ini.

“Pada kesempatan yang bersejarah ini. Dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan,” ujarnya dalam pidato kenegaraan di Gedung DPR-MPR RI, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Dia menyatakan, pemindahan ibu kota semata-mata untuk mewujudkan pemerataan ekonomi. Karena selama ini ekonomi Indonesia masih bertumpu di pulau Jawa.

“Ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi. Ini demi visi Indonesia Maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya,” jelasnya.

Menurut Jokowi, ibu kota bukan hanya tentang simbol identitas negara. Melainkan juga mencerminkan kemajuan suatu bangsa dan negara.

“Ibu kota yang bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa,” ujarnya.

Ibu Kota Pindah

2. Jokowi Sebut Anggaran Ibu Kota Pindah Sekecil Mungkin Gunakan APBN

Jokowi menyatakan, ibu kota baru dirancang bukan hanya sebagai simbol identitas. Tetapi representasi kemajuan bangsa, dengan mengusung konsep modern, smart, and green city, memakai energi baru dan terbarukan, tidak bergantung kepada energi fosil.

"Dukungan pendanaan bagi pemindahan ibu kota akan sekecil mungkin menggunakan APBN. Kita dorong partisipasi swasta, BUMN, maupun skema Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU)," katanya.

Menurutnya, pemindahan ini sebagai upaya pembangunan ekonomi di luar Jawa agar menjadi sumber ekonomi baru. "Sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus memacu pemerataan dan keadilan ekonomi di luar Jawa," kata dia.

Sebelumnya, berdasarkan kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dana pemindahan ibu kota diperkirakan hanya sekitar Rp30,6 triliun yang berasal dari APBN. Dana tersebut untuk kebutuhan tahun anggaran selama 5 tahun ke depan.

Follow Berita Okezone di Google News

Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya

3. Jokowi Pilih Kalimantan, Fadli Zon Pilih ke Jonggol

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menanggapi permintaan Jokowi yang ingin memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan, dirinya lebih memilih Jonggol, Bogor, Jawa Barat. Sebab, menurut dia, pemindahan ibu kota ke Jonggol lebih memungkinkan dibandingkan ke Kalimantan yang letaknya lumayan jauh dari Jakarta.

“Saya kira itu jauh lebih memungkinan secara infrastruktur dan sebagainya, atau di wilayah mana lebih dekat yang infrastruktur sudah jadi,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPR-RI, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Baca Juga: Ibu Kota Baru Akan Dibangun MRT

Alasan utama Fadli Zon memilih Jonggol adalah soal ketersediaan infrastruktur, di mana Jonggol sudah lebih siap dibandingkan Kalimantan. “Tapi, kalau membangun dari nol, apakah mempunyai kekuatan keuangan kita untuk itu. Ini yang harus dipikirkan," ucapnya.

Jokowi Pakai Baju Adat Sasak, JK Pilih Baju Adat Betawi

4. Fadli Zon Ingatkan Pemindahan Ibu Kota Jangan Sampai seperti Mobil Nasional

Fadli Zon juga meminta, pemerintah untuk memikirkan secara matang terkait rencana pemindahan ibu kota. Jangan sampai, rencana ini gagal seperti halnya program mobil nasional (mobnas).

"Menurut saya dipikirkan, jangan seperti dulu ada mobnas, tapi mobnas selama 5 tahun tidak terjadi, ada pemindahan ibukota, nanti pemindahan ibu kota tidak terjadi," kata dia.

Oleh karena itu, lanjutnya, ibu kota mesti diperhitungkan secara matang, khususnya mengenai anggarannya. Dia juga meminta kepada pemerintah untuk memetakan sumber uang dari pemindahan ibu kota itu.

"Di mana pun itu harus dihitung, uangnya dari mana, kalau uangnya bukan dari APBN uang dari mana, apa implikasi dari tidak menggunakan APBN, kemudian bagaimana memindahkan-(nya) kan harus banyak membangun infrastruktur gedung, parlemen, kementerian-kementerian, lembaga, efisiensi seperti apa, apakah tidak kita konsentrasikan dulu kepada kepentingan kita lebih urgent yang ada di depan mata," paparnya.

Menurut Fadli, wacana pindah ibu kota bukan hal yang baru, dua presiden terdahulu sudah mewacanakannya.

"Ini gagasan sudah ada dari zaman Bung Karno, Pak Harto juga sudah menggagas, waktu itu rencana pemindahan ibu kota ke wilayah Bogor Timur di Jonggol dan sekitarnya,” jelas dia.

Sebelumnya

Selanjutnya