MANILA - Filipina tidak akan mengizinkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menyelidiki perang narkoba yang digagas Presiden Filipina Rodrigo Duterte.
Dewan Hak Asasi Manusia PBB menyetujui resolusi pada bulan Juli untuk menyusun laporan komprehensif tentang perang narkoba Duterte, yang telah menewaskan 6.700 orang selama tiga tahun.
Ribuan pengguna narkoba yang sebagian tinggal di permukiman miskin perkotaan telah terbunuh dalam keadaan misterius. Kelompok hak asasi manusia menuduh polisi Filipina menutup-nutupi dan mengeksekusi semua orang yang terkait dengan narkoba.
Baca juga: Duterte Ingin Filipina Kembali Berlakukan Hukuman Mati untuk Pengedar Narkoba dan Perampok
Baca juga: Balita Tewas saat Penangkapan Bandar Narkoba, Politisi Filipina: Dunia Tidak Sempurna
Ditanya dalam sebuah wawancara televisi apakah para penyelidik AS diizinkan untuk bekerja di Filipina, Menteri Luar Negeri Teodoro Locsin mengatakan, "Tidak. Karena mereka sudah berprasangka [buruk]”.
"Aku sudah mengatakan bajingan itu, terutama wanita yang bertindak seperti ratu di Alice in Wonderland—pertama, penghakiman, kemudian persidangan," kata Locsin mengutip Reuters, Rabu (11/9/2019).
Locsin merujuk pada Agnes Callamard, Pelapor Khusus tentang eksekusi di luar hukum, ringkasan atau arbitrer di Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia.
"Tidak, saya tidak ingin mereka datang ke sini dan kemudian mengatakan bahwa semua yang mereka katakan, tetapi belum terbukti,” kata Locsin.
Penyelidikam datang setelah laporan dari 11 pakar AS yang khawatir tentang jumlah kematian akibat perang narkoba Duterte.
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
(fzy)
