PONTIANAK - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terus mendorong terwujudnya proses Pembangunan Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan.
Baca Juga: Proyek Pipa Gas Trans Kalimantan Dilelang, Berminat?
Kepala BPH Migas M Fashurullah Asa menyampaikan bahwa pembangunan Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan ini merupakan tindak lanjut Rencana Induk Gas Bumi Tahun 2012-2025.
“Kementerian ESDM telah merencanakan pembangunan jalur Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan yang membentang dari Bontang, Banjarmasin, Palangkaraya hingga Pontianak sepanjang 2.219 kilometer, yang akan mengangkut gas bumi dari Bontang Kalimantan Timur guna memenuhi kebutuhan energi gas alam bagi seluruh masyarakat di Pulau Kalimantan," kata Fashurullah di Grand Mahkota Hotel Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (3/12/2019).
Baca Juga: Bagaimana Cara Realisasikan Pembangunan Pipa Gas Trans Kalimantan 2.019 Km?
Pria yang akrab disapa Ifan ini menjelaskan, berdasarkan data dari Neraca Gas Bumi Indonesia 2018-2027, diperkirakan supply demand gas bumi di Pulau Kalimantan mengalami surplus supply dari tahun 2018-2027 yang selama ini sebagian besar diolah menjadi LNG yang didistribusikan untuk memenuhi komitmen LNG Domestik dan Ekspor (komitmen ekspor belum diperoleh paska 2021).
"Tetapi hal tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal khususnya di wilayah Kalimantan untuk penggunaan transportasi, rumah tangga dan pelanggan kecil, lifting minyak, industri pupuk, industri berbasis gas bumi, pembangkit listrik dan industri berbahan bakar gas," kata dia.
Baca Juga: instalasi-interactivity-gaungkan-keselarasan-dalam-pameran-arch-id-2024
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di
ORION, daftar sekarang dengan
klik disini
dan nantikan kejutan menarik lainnya
Berdasarkan Neraca Gas Bumi Indonesia 2018-2027, potensi pengembangan sumber gas wilayah Kalimantan masih amat besar, pasokan gas bumi di wilayah Kalimantan pada tahun 2024 diperkirakan mencapai 2.075,35 - 2.609,49 MMSCFD yang terdiri dari existing 1.388,09 MMSCFD, project on going 26,91 MMSCFD dan 2 project hulu yang akan first gas in dari IDD dan ENI sebesar 1.218,20 MMSCFD.
Di samping itu, terdapat juga potensi supply gas bumi dari beberapa wilayah kerja (WK) ekploitasi sekitar Natuna seperti Wilyah Kerja Kakap, WK blok A, WK Natuna Sea B dan WK Duyung. Ditambah juga potensi kelebihan pasokan gas bumi sebanyak 40 kargo gas alam cair (LNG) hingga tahun 2025 yang belum ada pembelinya (uncommited) sebesar 116.769,6 MMSCF (53,317 MMSCFD) atau setara 266,585 MW, yang berasal dari dua fasilitas gas utama yang dimiliki Indonesia saat ini. Yaitu LNG Tangguh dan Bontang.
Sedangkan kebutuhan gas bumi di wilayah Kalimantan pada tahun 2018 yang lalu (diluar Ekspor/Komitmen LNG) hanya sebesar 675,21-696,40 MMSCFD. Dengan adanya rencana pemindahan ibukota yang kebutuhan energinya dipenuhi menggunakan gas bumi serta apabila dikeluarkan kebijakan konversi pembangkit berbahan bakar batubara dan BBM ke gas bumi untuk mendukung kesepakatan Paris Agreement tahun 2015 dan juga untuk mendukung pengembangan kawasan industri dengan berbasis clean energy, maka potensi demand di Kalimantan diperkirakan akan meningkat sebesar 92% dari kebutuhan saat ini yaitu diperkirakan mencapai 1.214 MMSCFD.
Adanya rencana pemindahan ibukota ke Kalimantan sertapembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI) dinilai efektif untuk meningkatkan penyerapan gas di wilayah ini. Nantinya di Kalimantan juga akan dibangun jaringan distribusi termasuk Jaringan Gas (jargas). “Oleh karena itu BPH Migas perlu mengatur dan fokus menciptakan demand sedangkan untuk pasokan gas untuk Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan tidak ada masalah," jelas Ifan.
Jadi l, kata Ifan, tujuan dari FGD ini adalah untuk mendalami supply and demand gas bumi di Pulau Kalimantan. Khususnya terkait pemindahan ibukota negara di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur dan juga supply and demand gas bumi di Kalimantan Barat.
"Selain itu juga kegiatan ini dirancang untuk menciptakan sinergi antar Lembaga dalam mendukung keberhasilan pembangunan infrastruktur Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan agar semua pihak terkait diharapkan memberikan kemudahan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunannya," tuturnya.
BPH Migas, sambung Ifan, terus mendorong diwujudkannya pembangunan pipa Trans Kalimantan dalam rangka meningkatkan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri khususnya bagi seluruh masyarakat di Pulau Kalimantan dan sekaligus dapat ikut membantu mengurangi defisit perdagangan melalui peningkatan pemanfaatan gas bumi sebagai substitusi BBM terutama pada sektor kelistrikan dan pertambangan.
Kepala Staf Kepresidenan RI Jendral TNI (Purn) Dr. Moeldoko di lokasi acara menyampaikan bahwa upaya pembangunan Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan ini sejalan dengan Visi Presiden Joko Widodo yang memprioritaskan lima aspek khususnya pembangunan infrastruktur. "Kelima aspek tersebut meliputi infrastruktur, investasi, kualitas sumber daya manusia, reformasi birokrasi dan APBN yang tepat sasaran," ucapnya.
Moeldoko mengatakan, pembangunan pipa gas Trans Kalimantan selain mendukung kebutuhan clean energy untuk ibukota pemerintahan baru juga sekaligus mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. "Salah satu indikatornya adalah terwujudnya keadilan energi dan keadilan wilayah terutama Kalimantan yang telah memberikan konstribusi besar pada sektor energi untuk NKRI," tutupnya.
