JAKARTA - Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Suyus Windayana mengatakan UU Cipta Kerja membantu menyinkronkan regulasi sektoral pengelolaan sumber daya agraria.
Suyus mengatakan diterbitkannya UU Cipta Kerja karena salah satunya kebijakan sebelumnya terlalu rumit dan tumpang tindih.
Baca Juga: UU Cipta Kerja Solusi Masalah Regulasi, Investasi Masuk Bantu Pemulihan Ekonomi
"Salah satunya terdapat kompleksitas dan obesitas regulasi di tingkat pusat maupun daerah. Peraturan yang ada saling bertabrakan satu sama lain, sehingga menghambat proses investasi,” kata Suyus dilansir dari Antara, Jumat (11/6/2021).
Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yakni Pasal 33 ayat (3). Ketentuan ini menjadi sumber pengaturan dalam pengelolaan sumber daya alam yang dijabarkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Kenyataannya banyak dari undang-undang sektoral sejajar dengan kedudukan UUPA sehingga terjadi ketidaksinkronan antar peraturan tersebut.
Baca Juga: Bima Arya ke Bahlil: Saya Khawatir Ada Tsunami Regulasi
Menurut Suyus, dampak dari kondisi tersebut adalah konflik atau sengketa agraria, terjadinya ketidakadilan dalam pengalokasian sumber daya alam, serta menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya alam.
“Dengan terbitnya UU Cipta Kerja, maka kedudukan undang-undang sektoral terkait pengelolaan sumber daya alam disinkronisasi dan diintegrasikan kembali agar saling mendukung, khususnya guna menyederhanakan proses perizinan terutama yang melibatkan undang-undang sektoral,” katanya.
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
