SEMARANG - Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku tahu persis bahwa Universitas Diponegoro (UNDIP) memang benteng Pancasila, karena sejak tahun 2000 dia sudah terlibat aktif di Kampus Universitas Diponegoro sebagai pengajar di Program Doktor Ilmu Hukum.
(Baca juga: Mahfud MD: Pinjol Ilegal Batal demi Hukum, Korban Segera Lapor Polisi)
Demikian diutarakan Mahfud pada acara Silaturahmi dengan Senat Akademik dan Dewan Profesor Undip serta Forkompimda Jawa Tengah, di Gedung prof Soedarto, Kamis (21/10/2021).
“Apa yang dikatakan Rektor Prof Yos Johan bahwa Undip benteng Pancasila yang tidak memberi ruang pada mereka yang intoleran, memang benar,” kata Mahmud MD.
(Baca juga: 1 Hari Saja, Mahasiswi Undip Terpilih Menjadi Direktur Utama Bank Mandiri)
Oleh sebab itu, dalam rangkaian kegiatannya di Undip dia tak mau memberi ceramah atau kuliah tentang Pancasila, namun memilih silaturahim.
Mantan Ketua MK ini menegaskan, ideologi Pancasila sudah final karena sudah mengalami berbagai proses dan tentangan dalam berbagai momentum. Jalan konstitusional saat dibahas di BPUPKI Pacasila disepakati sebagai dasar negara. Upaya memberi kesempatan perubahan konstitusi melalui Pemilu dan membuka ruang bagi partai politik saat BJ Habibie menjadi Presiden, juga berakhir dengan dukungan tetap pada Pancasila. Jalan perang seperti G30S PKI dan NII, juga tidak berhasil mengoyahkan Pancasila.
Namun ada fenomena aneh, Presiden di Indonesia jatuh juga karena dianggap tidak bisa melaksanakan, melangggar Pancasila. Semua periode pemerintahan juga dituding tidak melaksanakan Pancasila. “Apa masalahnya? Implementasi,” katanya, pada acara yang dimoderatori langsung oleh Rektor Undip, Yos Johan Utama.
Dalam kesempatan itu, dia mengajak kalangan perguruan tinggi yang menjadi lembaga pencetak para intelektual, untuk bersama mengkaji dan mencari jawaban bagaimana mengimplementasikan Pancasila dengan cara yang relevan dengan kondisinya. Beberapa konsep yang perlu dikuatkan di antaranya restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana. Kemudian dengan memakai kearifan lokal.
Mahfud menegaskan, bahwa pemerintah harus terbuka dengan kritik. Dan tidak boleh menghadapi kritik dengan tindakan represif. Namun harus dipahami, bahwa kritik kepada pemerintah bisa juga dijawab dengan kritik kalau apa yang dilontarkan tanpa didukung data. Jadi, kata dia, tidak bisa kritik yang asal-asalan dibiarkan karena bisa menyesatkan.
Mengenai permasalahan yang penting diperhatikan sekarang ini, di antaranya adalah tentang mafia tanah, beberapa pasal di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronika (ITE), serta masalah yang terkait dengan BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) yang sampai sekarang terus bermunculan. Mahfud menganggap masalah-masalah tersebut adalah limbah dari masa lalu yang harus diselesaikan tanpa harus saling menyalahkan.
Pemerintahan sekarang pun terus berupaya menyelesaikan, namun tidak bisa serta merta selesai. Kasus mafia tanah, diakui banyak tanah pemerintah yang dikuasai oleh perorangan dan korporasi, namun penyerahannya secara perdata sah, sehingga tidak boleh gegabah menanganinya. Masalah BLBI juga tidak mudah dituntaskan karena undang-undang tentang penyitaan aset belum ada. “Berdemokrasi itu harus sabar,” dia mengingatkan.
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
