JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan bahwa masalah backlog atau kondisi kesenjangan jumlah rumah terbangun dengan yang dibutuhkan rakyat menjadi perhatian pemerintah.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rionald Silaban menyebut kalau soal backlog catatan DJKN berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 12,7 juta.
Sehingga ini merupakan suatu tantangan karena rasio KPR Indonesia termasuk yang terendah.
"Tapi dapat saya laporkan, perhatian pemerintah terkait dengan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ini sangatlah besar," ujar Rionald dalam acara Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Ekosistem Pembiayaan Perumahan secara virtual di Jakarta, Rabu (25/1/2023).
Pertama, untuk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sejak tahun 2010, pemerintah telah mengalokasikan total Rp79,77 triliun.
BACA JUGA:Bangun Rumah Menteri di IKN, Jokowi Siapkan Rp537,1 Miliar pada 2023
Bahkan dalam dua tahun terakhir, angka rata-ratanya mencapai sekitar Rp20 triliun.
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya
