Share

Sri Mulyani Sebut Antisipasi Perubahan Iklim RI Sejalan dengan ASEAN

Safina Asha Jamna , Okezone · Minggu 02 April 2023 19:02 WIB
https: img.okezone.com content 2023 04 02 320 2791778 sri-mulyani-sebut-antisipasi-perubahan-iklim-ri-sejalan-dengan-asean-c74JJAoGBq.jfif Sri Mulyani. (Foto: MPI)
A A A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan upaya Indonesia dalam aksi perubahan iklim sejalan dengan ASEAN terlihat dari segi taksonomi hijau.

Dikutip Antara, Indonesia sangat memahami bahwa setiap kebutuhan pendanaan iklim membutuhkan sebuah kerangka kerja yang dapat dijadikan rujukan bagi seluruh pihak.

 BACA JUGA:

Sehingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia telah menyusun dokumen taksonomi hijau sebagai dasar pedoman investasi hijau.

Taksonomi hijau tersebut dapat menjadi tolak ukur bagi negara lainnya sebagai bagian dari aksi konkrit untuk menurunkan emisi. Taksonomi hijau Indonesia ini juga sejalan dengan The ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance (ATSF) Versi 2 yang telah diluncurkan pada bulan Maret 2023.

 BACA JUGA:

Dia pun menjelaskan ATSF Versi 2 dapat mengakomodasi kebutuhan asesmen yang lebih menyeluruh terkait bagaimana dan di mana kontribusi program penghentian batu bara untuk ditempatkan sebagai upaya dekarbonisasi dalam mendukung Perjanjian Paris.

Pemerintah Indonesia terus berupaya memenuhi komitmen aksi perubahan iklim.

 

Follow Berita Okezone di Google News

Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya

Dalam hal ini, pemerintah menjalankan komitmennya dengan mekanisme pasar maupun non mekanisme pasar.

“Indonesia telah mengeluarkan kebijakan fiskal untuk mendukung aksi perubahan iklim," katanya beberapa waktu lalu.

Kebijakan tersebut seperti memberikan insentif pajak, tax holiday, dan penghapusan pajak pertambahan nilai (PPN) serta bea masuk untuk aksi yang terkait sektor energi terbarukan dan penghentian batu bara.

Sri juga menyampaikan aktivitas yang menghasilkan emisi merupakan isu lintas batas, sehingga implementasi untuk pasar karbon memiliki kompleksitas tersendiri di antaranya terkait yurisdiksi, klaim, dan pihak negara yang berhak mendapatkan penerimaan.

Adapun Indonesia menyambut baik dukungan internasional berupa dukungan teknis, pinjaman, maupun hibah dalam pengembangannya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini